Sumaterapos – Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, menyoroti besarnya biaya pemeliharaan Bandara VVIP di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut mencapai Rp9 miliar per tahun. Salah satu pernyataan Dahlan Iskan disampaikan dalam seminar bertema “Manajemen Krisis di Tengah Ketidakpastian Global” yang digelar secara hybrid pada 5 Mei 2026. Dalam forum itu, ia menyinggung pembangunan IKN, termasuk keberadaan Bandara VVIP yang menurutnya memunculkan pertanyaan soal pemanfaatan dan beban anggaran ke depan. Kritik tersebut memicu kembali perdebatan publik mengenai efektivitas pembangunan fasilitas pendukung ibu kota baru.
Dalam pandangannya, Dahlan mempertanyakan sejauh mana manfaat bandara tersebut sebanding dengan anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk biaya operasional dan perawatan setiap tahunnya. Ia menilai penggunaan fasilitas VVIP perlu benar-benar memiliki urgensi yang jelas agar tidak menjadi beban anggaran jangka panjang.
Bandara VVIP IKN dibangun sebagai bagian dari infrastruktur strategis untuk mendukung mobilitas pemerintahan pusat di Kalimantan Timur. Fasilitas itu dipersiapkan untuk melayani penerbangan presiden, pejabat negara, tamu kenegaraan, hingga investor yang akan datang ke kawasan IKN.
Pemerintah sebelumnya menyatakan keberadaan bandara menjadi salah satu elemen penting dalam mempercepat konektivitas menuju pusat pemerintahan baru. Selain itu, fasilitas tersebut juga diproyeksikan mendukung aktivitas ekonomi dan investasi di kawasan IKN.
Namun, kritik terhadap proyek ini terus bermunculan. Sejumlah kalangan menilai pembangunan fasilitas berstandar VVIP dengan biaya besar perlu disertai transparansi manfaat serta perhitungan kebutuhan jangka panjang yang matang.
Pengamat kebijakan publik menyebut polemik ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara dalam proyek IKN. Terlebih, pembangunan ibu kota baru sejak awal telah menjadi perdebatan nasional antara kepentingan pembangunan masa depan dan prioritas kebutuhan masyarakat saat ini.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur strategis memang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit, terutama pada tahap awal operasional. Pemerintah juga optimistis fasilitas tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Perdebatan mengenai Bandara VVIP IKN diperkirakan masih akan terus berkembang seiring proses pembangunan IKN yang hingga kini menjadi salah satu proyek strategis nasional terbesar di Indonesia.
