JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir mulai memicu kekhawatiran sejumlah kalangan ekonomi. Kondisi tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan gejala awal yang pernah dialami Thailand menjelang meledaknya Krisis Keuangan Asia pada 1997.
Ekonom Yanuar Rizky menilai tekanan terhadap rupiah sesungguhnya sudah berlangsung sejak awal tahun 2026, meski sejumlah indikator pasar keuangan masih terlihat relatif stabil di permukaan.
“Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) masih terlihat terjaga dan suku bunga acuan Bank Indonesia tetap akomodatif. Namun secara persepsi, tekanan terhadap rupiah sebenarnya sudah terjadi sejak Januari 2026,” ujar Yanuar di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Perbankan Mulai Berebut Dana Valas
Salah satu indikasi tekanan tersebut terlihat dari langkah perbankan yang berlomba menawarkan suku bunga lebih tinggi untuk simpanan dalam valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat.
Menurut Yanuar, sejak Februari lalu sejumlah bank mulai meningkatkan daya tarik deposito dolar AS, terutama untuk nasabah prioritas dan pemilik dana besar. Langkah ini dinilai sebagai upaya mempertahankan dana nasabah agar tidak berpindah ke luar negeri.
Di sisi lain, Bank Indonesia juga mengambil langkah pengendalian melalui pembatasan pembelian valuta asing. Batas pembelian dolar AS yang sebelumnya mencapai 100 ribu dolar AS per orang per bulan diturunkan menjadi 50 ribu dolar AS mulai April 2026 dan direncanakan kembali dipangkas menjadi 25 ribu dolar AS pada Juni mendatang.
Pemerintah bersama sektor perbankan juga terus mendorong investasi berbasis valas, termasuk melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) denominasi valuta asing guna menjaga dana masyarakat tetap berada di dalam negeri.
Arus Modal Keluar Jadi Sorotan
Tekanan terhadap rupiah semakin terlihat dari pergerakan arus modal pada kuartal pertama 2026.
Data yang dihimpun Bright Institute menunjukkan dana asing yang masuk ke Indonesia mencapai sekitar 4,2 juta dolar AS. Namun dalam periode yang sama, dana yang dibawa keluar oleh penduduk Indonesia mencapai 9,14 juta dolar AS.
Dengan demikian, terjadi arus modal keluar bersih sekitar 4,93 juta dolar AS.
“Fenomena ini mengingatkan pada kondisi yang pernah dialami Thailand menjelang krisis 1997, ketika kepercayaan terhadap mata uang domestik mulai melemah dan permintaan terhadap dolar AS meningkat tajam,” kata Yanuar.
Ia mengingatkan bahwa perkembangan tersebut perlu dicermati secara serius untuk memastikan apakah hanya bersifat sementara atau berpotensi berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih besar.
Belajar dari Kejatuhan Baht Thailand
Menjelang krisis Asia 1997, ekonomi Thailand sebenarnya terlihat sangat kuat. Pertumbuhan ekonomi tinggi, investasi asing deras mengalir, dan sektor properti berkembang pesat.
Saat itu pemerintah Thailand mempertahankan nilai tukar Baht yang relatif tetap terhadap dolar AS. Kebijakan tersebut membuat pelaku usaha dan sektor perbankan banyak mengambil pinjaman dalam mata uang dolar.
Namun memasuki akhir 1996, pertumbuhan ekspor mulai melambat, harga properti menurun, dan beban utang luar negeri swasta terus meningkat. Ketika kepercayaan investor menurun, tekanan terhadap Baht semakin besar.
Bank Sentral Thailand berupaya mempertahankan nilai tukar dengan menguras cadangan devisa. Namun pada pertengahan 1997, kebijakan tersebut tidak lagi mampu menahan tekanan pasar.
Akibatnya, nilai tukar Baht terdepresiasi tajam dari sekitar 25 Baht per dolar AS menjadi lebih dari 50 Baht per dolar AS. Krisis kemudian menyebar ke berbagai negara Asia, termasuk Indonesia.
Alarm untuk Menjaga Kepercayaan Pasar
Meski kondisi Indonesia saat ini dinilai tidak sepenuhnya sama dengan Thailand pada 1997, meningkatnya arus modal keluar dan tingginya minat masyarakat terhadap aset valuta asing menjadi sinyal yang tidak bisa diabaikan.
Para pengamat menilai pemerintah dan otoritas moneter perlu terus menjaga kepercayaan pasar, memperkuat fundamental ekonomi, serta memastikan stabilitas rupiah tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.